Minggu, 28 November 2010

fitnah

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden RI, menyangkal tuduhan bahwa Partai Demokrat mendapatkan keuntungan dari penjualan saham perdana PT Krakatau Steel. SBY menegaskan hal tersebut adalah fitnah.

"Partai Demokrat difitnah mendapatkan keuntungan dari penjualan saham PT Krakatau Steel. Bayangkan, kalau politik kita diwarnai kegaduhan yang tidak faktual," kata SBY ketika memberikan pembekalan di Rapat Kerja Fraksi Partai Demokrat, Sabtu (27/11/2010) di Jakarta.

SBY meminta kader PD, khususnya yang duduk di DPR RI, untuk mampu menghadapi dinamika politik yang dinamis di Indonesia. SBY mengatakan, ada dua hal penting yang harus diingat legislator dari PD.

Pertama, mereka diminta tetap membangun hubungan yang kritis antara lembaga legislatif dan eksekutif. Jika ada interaksi antara kedua lembaga tersebut, kader PD diminta memastikan bahwa hal tersebut berkualitas dan substantif.

"Lalu, saudara juga harus tetap mengajak rakyat ikut berbuat konkret bersama komponen bangsa yang lain," kata SBY.

Tak lupa, SBY juga meminta agar legislator PD tak asal bunyi, dan tak memiliki logika yang rendah. Mereka juga diminta tak terprovokasi oleh hal-hal yang tak jelas sumber dan kebenarannya. SBY mencontohkan soal kehebohan rencana DPR untuk mengajukan hak interpelasi kepada Presiden terkait sikap Indonesia berkaitan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Iran pada tiga tahun silam.

Saat itu, berhembus kabar Indonesia tak independen dalam bersikap karena Presiden SBY dikabarkan menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat George W Bush. Kala itu, posisi Indonesia mendukung resolusi tersebut. Namun, beberapa bulan kemudian, Indonesia akhirnya berhadapan dengan para anggota Dewan Keamanan PBB karena memilih sikap abstain.

"Faktanya, saya tidak menerima telepon dari Presiden AS dan juga Iran. No body dictated us. Jadi, tidak seimbang kegaduhan politik saat ini. Kita jangan menghabiskan waktu oleh sesuatu yang tak ada," tegasnya. Demikian catatan online Admincollections tentang fitnah.

Minggu, 14 November 2010

PT Research In Motion Indonesia

Produsen BlackBerry, Research In Motion (RIM) akhirnya meresmikan sebuah perusahaan lokal PT Research In Motion Indonesia untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. RIM Indonesia akan memberikan dukungan penuh penjualan dan pemasaran kepada para mitra operator dan distributor di seluruh Indonesia melalui tim karyawan lokal.

"Pendirian PT RIM Indonesia adalah sebuah milestone bagi perusahaan kami sekaligus merupakan bukti konkret komitmen investasi jangka panjang yang kami lakukan di Indonesia," kata Gregory Wade, Managing Director RIM se-Asia Tenggara, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com. Peresmian kantor RIM Indonesia dilakukan di Jakarta, Selasa (9/11/2010) kemarin.

RIM saat ini telah merencanakan pembukaan 36 pusat layanan pelanggan resmi BlackBerry sampai akhir 2010. Produk BlackBerry di Indonesia juga mulai saat ini mendapat jaminan garansi selama 24 bulan. RIM telah memiliki tiga mitra distributor lokal yakni PT Teletama Artha Mandiri, PT Comtech Cellular, dan PT Selular Media Infotama. Ketiganya bekerja sama dengan Brightpoint. BlackBerry juga didistribusikan melalui sejumlah operator seluler di Indonesia. Demikian catatan online Admincollections tentang PT Research In Motion Indonesia.

Kamis, 11 November 2010

Anggota

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Ahmad Santosa yakin kalau gambar mirip Gayus, yang beredar di media massa belakangan ini memang betul Gayus Halomoan Tambunan, terdakwa kasus mafia pajak.

Menurut Mas Ahmad, dirinya yang sering bertemu dengan Gayus, yakin 99 persen kalau foto itu adalah Gayus. Tapi butuh pembuktian dari ahli.

"Perlu penelitian dari ahli forensik. Karena ini menyangkut bukti hukum," kata kata Mas Ahmad Santosa dalam diskusi bertajuk 'Mempersatukan Energi Dalam Mencegah dan Memberantas Mafia Hukum' bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya di Hotel JW Marriot, Kamis 11 November 2010.

Diakui Mas Ahmad, dirinya sudah empat kali bertemu dengan Gayus. Pertama, saat melakukan penjemputan di Singapura. Kemudian, pertemuan di persidangan.

Selanjutnya, satgas mendesak penegak hukum untuk memeriksa sejumlah orang yang diduga mengetahui peristiwa 'plesirnya' Gayus ke Bali. Satu hal lagi, satgas juga meminta ada peninjauan UU No 13 Tahun 2006 soal Perlindungan Saksi dan Korban.

"Itu penting, karena saksi, juga tidak tertutup kemungkinan menyimpan rasa was-was," lanjut Mas Ahmad.

Terkait keberadaan gayus di Pulau Dewata, satgas membentuk tim investigasi. Dengan menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan koordinasi masalah ini.

Seperti diberitakan, kemunculan Gayus terdakwa kasus pencucian uang menggegerkan dunia hukum di Indonesia. Keberadaan Gayus Tambunan yang tengah menonton pertandingan tenis itu sepat diabadikan seorang foto grafer.

Sosok mirip Gayus itu diyakini menggunakan rambut palsu dan mengenakan kaca mata untuk menyembunyikan identitas dirinya. Demikian catatan online Admincollections tentang Anggota.

Rabu, 10 November 2010

Priyo Budi Santoso

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap tinggal di dalam negeri untuk memimpin koordinasi penanganan bencana daripada menghadiri pertemuan G-20 di Seoul, Korea Selatan.

Menurut Priyo, SBY cukup mendelegasikan Wakil Presiden Boediono.

Priyo melanjutkan, G-20 merupakan pertemuan yang penting bagi Indonesia. Namun, perlu dipertimbangkan apakah harus Presiden yang pergi atau cukup Wapres dan beberapa menteri terkait. "Kalau saya memafhumi Presiden ke sana. Tapi kalau tidak enak, bisa Wapres. Saya sarankan beliau di sini, mengutus Wapres (ke Seoul). Beliau kepala negara simbol," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu (10/11/2010).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, di kawasan internasional, terutama di Asia, Indonesia memang sedang diperhitungkan sebagai negara demokrasi terbesar dan negara Muslim terbesar yang moderat. Dengan begitu, Indonesia tak perlu khawatir.

Oleh karena itu pula, Priyo memandang Presiden SBY tetap berkantor saja di dalam negeri. "Barack Obama sendiri membatalkan kunjungan ke luar negeri ketika limpahan minyak terjadi di laut Amerika," tandasnya. Demikian informasi dari Admincollections tentang Priyo Budi Santoso.

Selasa, 09 November 2010

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Boleh jadi jamuan makan malam kenegaraan yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Presiden AS Barack Obama, Selasa (9/11/2010) di Istana Negara adalah salah satu yang bersejarah di Indonesia pada tahun 2010. Pasalnya, matan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri hadir pada jamuan tersebut.

Uniknya, ketika alunan alat musik tradisional membuka acara makan malam kenegaraan, alih-alih duduk manis mendengarkan musik tersebut, Obama malah berdiri dan berkeliling guna menyalami para tamu undangan. Obama memulai dari Megawati yang duduk di depan, bersebelahan dengan Michelle Obama.

Tampak Obama dan Megawati, yang mengenakan kebaya berwarna putih, berbincang-bincang ringan. Senyum tersungging di wajah Mega dan juga Obama.

Selanjutnya, Obama, yang mengenakan stelan jas berwarna gelap, juga tampak menyalami para pejabat lainnya, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Gubernur Lemhamnas Muladi, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Ketua DPD Irman Gusman, dan lainnya.

Turut hadir pada jamuan makan malam tersebut para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, anggota Dewan, serta pimpinan tinggi negara. Menu pada jamuan makan malam kenegaraan tersebut, antara lain, bakpao, nasi goreng, ayam goreng kremes, bakso, dan lainnya. Demikian catatan online Admincollections tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Minggu, 07 November 2010

Empat Lembaga Yang Berwenang

Ada Empat Lembaga Yang Berwenang dalam menangani pemberantasan korupsi, yakni kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pengadilan. Dari keempat lembaga ini hanya KPK yang dinilai masih positif dan berintegritas.

Demikian kesimpulan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan dibacakan Minggu 7 November 2010. Penilaian integritas di empat lembaga penegak hukum ini terutama mengenai korup atau tidaknya aparat, independen atau tidaknya aparat dari tekanan dan suap kelompok kepentingan seperti pengusaha dan politisi.

Untuk itu LSI menggunakan tiga pengukuran untuk menilai aparat dari empat lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. Antara lain: kinerja dalam mencegah korupsi aparat internal, kinerja untuk membuat aparatnya independen dari pengaruh suap atau tekanan pengusaha, dan kinerja untuk membuat aparatnya independen dari pengaruh suap dan tekanan politisi.

"Dari 4 lembaga yang ditanyakan ke responden, yang hasilnya positif cuma KPK," kata peneliti LSI Burhanudin Muhtadi di Kantor LSI, Menteng, Jakarta. Penilaian itu, kata dia, didapat dari mengurangi seluruh penilaian baik dengan penilaian negatif atas lembaga-lembaga penegakan hukum.

Dari tiga indikator yang diukur oleh LSI, lanjut Burhan, hanya KPK yang mendapat nilai akhir surplus dalam integritas dan independensi baik dalam pengaruh tekanan partai (15 persen), tekanan pengusaha (12 persen), maupun korupsi internal (19 persen). "KPK dianggap relatif mampu menghadapi korupsi di internal," kata Burhan.

Sedangkan kepolisian, lanjut Burhan, yang paling negatif adalah dianggap gagal dalam menghadapi tekanan korupsi di internal (-26 persen). Sementara tekanan korupsi dari pengusaha cukup kuat tapi relatif tak sebesar korupsi internal (-18 persen). "Kepolisan dianggap paling rendah tingkat korupsi dari tekanan politisi. Namun itu pun masih minus 11 persen," kata Burhan.

Kejaksaan, keadaannya juga tak jauh berbeda. Dianggap tak mampu menghadapi tekanan suap pengusaha (-21 persen), tak mampu mengatasi korupsi internal (-18 persen), dan tak mampu menghadapi tekanan korupsi dari politisi (-14 persen).

Adapun pengadilan juga dianggap publik tak mampu menghadapi tekanan korupsi dari pengusaha (-21 persen), tak mampu mengatasi korupsi internal (-10 persen), dan tak mampu menghadapi tekanan korupsi dari politisi (-14 persen).

"Hanya KPK yang dinilai baik," kata Burhan. Hal itu menandakan publik cenderung menilai aparat penegak hukum itu tidak mempunyai integritas dan lembaga mereka tidak mampu mencegah aparat mereka dari tindakan korupsi dan suap.

LSI melakukan survei tatap muka mengenai persepsi ketidakpercayaan publik pada lembaga pemberantasan korupsi pada 11-20 Oktober 2010. Sampel yang dapat diolah sebesar 1.824 responden dari 2000 yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Margin of eror diperkirakan kurang lebih 2,4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Demikian informasi dari Admincollections tentang Empat Lembaga Yang Berwenang.