Minggu, 15 April 2012

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, menegaskan sikapnya terkait rencana interpelasi sejumlah anggota DPR terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan. Hatta memerintahkan kadernya di DPR untuk tidak ikut arus tersebut.

"Saya tidak mau PAN mencampuri (kebijakan Dahlan) di DPR," kata Hatta saat ditemui usai acara penjaringan calon wirausahawan muda di Kampus Stekpi, Kalibata, Jakarta, Minggu 15 April 2012.

Untuk memastikan, Hatta mengaku akan mengambil langkah-langkah, salah satunya dengan memberi pencerahan kepada para kadernya di Senayan. "Saya sebagai ketua umum PAN tidak menganjurkan anggota PAN untuk melakukan interpelasi," katanya.

Ditanya tentang apakah rencana politisi DPR menginterpelasi Dahlan itu berlebihan, Hatta menolak memberikan tanggapan. Begitu pula ketika dimintai keterangan apakah rencana itu rasional atau tidak.

"Saya tidak mengomentari itu. No (bukan rasional atau tidak), saya tidak berkomentar itu," katanya.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat melayangkan usul hak interpelasi kepada pemerintah terkait penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 236 Tahun 2011. SK yang dikeluarkan Menteri Dahlan Iskan itu ditengarai melanggar undang-undang dan bahkan konstitusi.

SK No 236/ 2011 itu, menurut Aria Bima, inisiator, sudah dinyatakan Komisi VI DPR bermasalah. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN ini bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Soal rencana interpelasi itu, Dahlan menegaskan bahwa itu adalah hak konstitusional DPR. "Jadi tidak boleh dihambat atau dihalang-halangi," kata Dahlan dalam pesan singkat kepada media, Jumat 13 April 2012.

Selasa, 03 April 2012

Syahrul Yasin Limpo

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Agus Sumantri menyebutkan, pertemuan Syahrul bersama sejumlah gubernur dengan SBY untuk melaporkan perkembangan terakhir di daerah masingmasing pascapenundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden juga meminta laporan mengenai pengendalian harga bahan pokok yang sempat meroket menyusul adanya rencana Pemerintah menaikkan harga BBM.

Menurutnya, Syahrul selaku Ketua APPSI diminta Presiden untuk melaporkan setiap perkembangan di daerah masing-masing provinsi setiap sebulan sekali. “Selain itu, harapan Presiden, APPSI diminta proaktif memberikan solusi terhadap berbagai macam masalah yang dihadapi pemerintah,” tutur Agus Sumantri, kemarin. Agus mengatakan, khusus Syahrul, SBY meminta untuk melakukan komunikasi intensif via telepon melaporkan halhal yang dianggap perlu.

“Pak SBY meminta Pak Gubernur untuk menelponnya per satu bulan sekali. Kalau tidak bisa secara langsung, bisa dilakukan lewat telepon. Pak SBY meminta pak Gubernur melaporkan hal-hal dianggap penting via email,”katanya. Usai melakukan pertemuan dengan SBY, Syahrul kemudian menggelar jumpa pers di Istana Negara di depan para wartawan dan didampingi sejumlah gubernur, seperti Gubernur Banten Ratu Atut, Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan gubernur lainnya.